Bitcoin Bisa Di Tarik Pajak Oleh Pemerintah
Walaupun Bitcoin masih belum sah atau legal di Indonesia. Namun Bitcoin berusaha ingin di akui sebagai sebuah produk yang bisa beredar baik di Indonesia.Esitensi Bitcoin ini bisa di capai dengan cara pemerintah menarik pajak.
Setidaknya itulah harapan Oscar Darmawan selaku CEO pertukaran cryptocurrency terbesar di Indonesia, bitcoin.co.id. Belakangan ini Bitcoin di kenal sebagai komoditas digital, bahkan sampai ada yang menyebutkannya sebagai alat tukar digital.
Namun sejauh ini pemerintah maupun sektor yang mengelola keuangan BI maupun OJK, belum mau memberi label seperti produk tertentu, bahkan menolak sebagai alat tukar.
Oscar Darmawan, ingin keberadaan Bitcoin di akui pemerintah, soalnya ini menyangkut masyarakat yang melakukan transaksi secara massal, di tambah lagi bitcoin ini bisa di tukar dengan Rupiah.
Keberadaan Bitcoin di Indonesia masih di pertanyakan. Kita masih menunggu ijin dari BI. Bagi kami Bitcoin adalah barang atau komoditas digital. Bitcoin hanya sebagai alat tukar dan komoditas digital, 'kata Oscar Darmawan saat di temui di acara IDC Financial Insights Services Summit, 2014 di Hotel JW Marriot kuningan Jakarta selasa 9/9/2014.
Lebih jauh Oscar mengatakan sudah lebih dulu di ramaikan di negara Singapura sebagai komoditas digital dan bisa di tarik pajaknya.
"yang kita harapkan seperti di Singapura. Pemerintah Singapura memanfaatkan Bitcoin ini untuk mendapatkan pajak transaksinya US$ 500 ribu Bitcoin setiap harinya", ini potensi tinggi ujar dia.
Oscar juga menyebutkan jika transaksi Bitcoin juga memberikan keuntungan layaknya investasi.
Di samakan dengan emas, tapi bukan investasi kalau investasi naik karena performa perusahaan, tapi kalau Bitcoin kesamaannya dengan emas karena punya nilai. Dan permintaannya banyak, barangnya dikit. Yang menentuka nilai Bitcoin, naik atau turun adalah kepercayaan masyarakat, sama halnya seperti emas.
Regulasi tentang Bitcoin di Singapura sudah jelas, karena di Singapura Bitcoin dianggap sebagai komoditas, bukan mata uang, dan Bank Central singapura mengatur ini, maka di berlakukan pajak. Anggap saja sama-sama untung.
Di kutip dari sumber :duniafintech.com
Posting Komentar
Posting Komentar